Indonesia kini dalam posisi yang kompleks, memaksa pemimpinnya untuk mencari keseimbangan antara menjaga kedaulatan nasional sembari memperluas hubungan ekonomi.
Politik + Masyarakat – Artikel, Analisis, Komentar
Menampilkan 351 - 375 dari 1574 artikel
Masyarakat harus mengawasi lebih jeli berjalannya pemerintahan ke depan, terutama dalam hal penegakkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Pemerintahan Presiden Jokowi mencatatkan rentetan kasus kebocoran data dan peretasan. Meski UU PDP telah berlaku, Presiden terpilih Prabowo perlu mempercepat pembentukan Lembaga PDP.
CC BY95,5 MB (download)
Indonesia sempat dikejutkan oleh Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024. Gerakan ini mencerminkan komitmen para hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi…
Naturalisasi pemain diaspora di Timnas memicu debat tentang kewarganegaraan dan identitas. Artikel ini membahas peran sepak bola, aturan FIFA, dan diaspora dalam memandang isu kewarganegaraan.
Hadiah Nobel Perdamaian 2024 dianugerahkan kepada Nihon Hidankyo, organisasi akar rumput Jepang yang dibentuk oleh penyintas dua bom atom AS di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.
Terabaikan dan rentan, melindungi hak-hak tenaga profesional asing adalah kepentingan Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan reputasi globalnya.
Kontroversi konflik rumah tangga antara selebritas Nikita Mirzani dengan putri sulungnya perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kebijakan perlindungan anak di Indonesia.
Dunia harus berhenti memihak. Rekonsiliasi kedua belah pihak perlu mendorong gencatan senjata di Gaza, penentuan nasib sendiri bagi warga Palestina, dan keselamatan dan keamanan bagi warga Israel.
Setahun sejak serangan Hamas dan pemboman Israel di Gaza, konflik ini telah menciptakan generasi pengungsi baru di seluruh wilayah Timur Tengah.
Tindakan DPR mengebut pembahasan undang-undang bukan hanya mencurigakan, tetapi juga menunjukkan adanya pola legislatif yang buruk dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Media sosial, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai katalis yang mempercepat penyebaran ide-ide kritis dan ajakan bertindak.
CC BY65,5 MB (download)
Penambahan jumlah kementerian dapat menyebabkan kekuasaan yang tidak terbatas, potensi tumpang-tindih kebijakan, pembengkakan anggaran, dan makin terbukanya ruang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Dengan situasi demokrasi Indonesia yang sedang “dipermainkan” penguasa, gagasan “politik kegeraman” dari kaum muda menjadi relevan, mencerminkan rasa frustrasi dan kemarahan terhadap kondisi negara.
Prabowo kemungkinan akan memiliki koalisi gemuk pendukung pemerintah. Ini akan membawa dampak mengerikan bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia serta menyuburkan praktik korupsi.
Satu dekade rezim Joko “Jokowi” Widodo mencatatkan rapor merah reformasi hukum dan peradilan pidana yang menjadi pekerjaan rumah Prabowo Subianto sebagai pemimpin berikutnya.
CC BY77,1 MB (download)
Universitas Islam Indonesia (UII) mendukung The Conversation Indonesia (TCID) dalam penerbitan siniar ini. Persaingan antara kekuatan-kekuatan besar dunia, terutama antara Amerika Serikat (AS) dan Cina…
Masih terdapat banyak orang yang memilih bertahan dalam hubungan pacaran walaupun menjadi korban kekerasan. Tulisan ini menjelaskan penyebabnya dari sudut pandang psikologi dan bias-bias kognitif.
Koalisi gemuk adalah ketika mayoritas parlemen dikuasai oleh partai politik koalisi pemerintah–ini bisa menyebabkan adanya dominasi oligarki.
Menggali dan menggaungkan tafsir Pancasila yang non-diskriminatif gender adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan bersama untuk kemerderkaan perempuan Indonesia.
CC BY62,1 MB (download)
Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 menyajikan fenomena menarik, yakni persaingan antara calon tunggal melawan “kotak kosong”. Kondisi politik yang rumit akibat bergabungnya partai-partai besar membuat…
CC BY-SA79,7 MB (download)
Aksi unjuk rasa dengan skala besar terjadi di beberapa kota, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta pada 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini diselenggarakan sebagai respons terhadap keputusan Dewan Perwakilan…
Beberapa minggu terakhir ini, media sosial dihebohkan dengan pemberitaan seorang selebritas Instagram (selebram) yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kabar ini terhitung mengejutkan. Sebab…
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Kekuasaan eksekutif dan legislatif telah berkomplot mengacak-acak konstitusi demi mengakomodasi kepentingan segelintir pihak yang tak mau kekuasaannya hilang.