Persoalan sistem pengupahan juga menunjukan benih ketimpangan yang terbentuk oleh sistem. Mayoritas pemerintah provinsi tidak bisa menetapkan besaran UMP yang tergolong layak menurut rujukan KHL.
Articles on Upah Minimum
Displaying all articles
CC BY60.8 MB (download)
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama seluruh pemangku kepentingan…
Capres Ganjar Pranowo mengklaim pernah bertemu guru yang gajinya hanya sebesar Rp300.000, jauh di bawah standar upah layak. Benarkah klaim Ganjar tersebut?
CC BY62.4 MB (download)
Seluruh provinsi di Indonesia sudah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. Penetapan yang disahkan masing-masing gubernur ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun…
Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan upah minimum tahun 2023 naik maksimal 10%. Pengumuman ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah…
Upah minimum masih jadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang terlihat, dapat dirasakan, dan mudah diawasi oleh publik. Sayangnya, politik penentuannya menjadi makin pelik pada era UU Cipta Kerja.
Kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.
Yang kaya harus membayar pajak lebih banyak, dan yang miskin perlu dibayar lebih tinggi, kata Ketua Kebijakan Ketimpangan Oxfam Internasional Max Lawson.
Top contributors
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Assistant Professor of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Senior researcher, SMERU Research Institute
-
Ph.D. candidate at the Graduate School of Economics., Waseda University
-
Staf Pengajar Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta