Isu disabilitas masih sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian inti dari perencanaan dan evaluasi situs warisan budaya dan pariwisata.
Articles on Hak disabilitas
Displaying all articles
Meski ekonomi hijau menawarkan peluang baru, penyandang disabilitas masih sulit berpartisipasi. Keterbatasan pendidikan, akses pelatihan minim, dan penegakan kebijakan turut berpengaruh.
Publik patut mewaspadai jika antusiasme pejabat politik terhadap penyandang disabilitas hanya strategi untuk mendulang suara dalam Pemilu 2024.
Kita semua bertanggung jawab untuk terus mengawal pemenuhan hak-hak kesehatan yang inklusif. Kita harus mengakhiri mispersepsi dan stigma terkait penyandang disabilitas.
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Nasional Disabilitas dapat berperan memberi panduan dan mengontrol aksesibilitas teknologi informasi di Indonesia.
Ketiadaan data yang baik, peran institusi pendidikan kurang tepat, dan stereotip yang dimiliki penyedia kerja.
Miskin implementasi undang-undang yang sudah ada berdampak pada rentannya penyandang disabilitas di masa pandemi.
Top contributors
-
Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti Ahli Muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti Demografi Sosial, Pusat Riset Kependudukan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Social Policy Officer, The Prakarsa
-
Lecturer in Industrial Relations and Human Resources Management, Universitas Indonesia
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Researcher, Center for Disability Services, Universitas Brawijaya
-
PhD Candidate, The University of Western Australia
-
Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta