Pemerintah Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Di waktu yang nyaris bersamaan, Vietnam juga melakukan hal serupa. Apa yang berbeda di antara keduanya?
Articles on BRIN
Displaying all articles
Sampah antariksa meningkat seiring maraknya misi luar angkasa dan peluncuran satelit. Sampah itu bisa jatuh ke Bumi kapan saja. Indonesia harus mengantisipasinya.
Indonesia perlu memanfaatkan kekayaan spesies anggreknya untuk riset medis sebelum negara lain mendahului.
Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) oleh Prabowo menyisakan pertanyaan sekaligus memberikan harapan tentang arah tata kelola ekosistem ilmu pengetahuan.
Proyek bandar antariksa Indonesia yang sarat akan politik ini menghadapi tantangan serius dari internal dan eksternal. Apa sajakah itu?
Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukumnya sejak awal sudah memuat karakter birokratisasi, sentralisasi dan kendali yang meredupkan upaya penguatan riset dan ekosistem pengetahuan.
Pasca peleburan berbagai lembaga riset Indonesia di bawah panji BRIN, banyak peneliti merasa terombang-ambing tanpa kejelasan terkait status pekerjaan mereka.
Di episode ini kami ngobrol dengan Sulfikar Amir, peneliti politik sains dan teknologi di Nanyang Technological University (NTU), Singapura untuk membedah kontroversi BRIN-Eijkman.
Sejarah telah menunjukkan dampak fatal yang bisa timbul jika ilmu pengetahuan alam disetir kepentingan ideologi, dari penelitian tentang iklim, kesehatan publik, hingga biologi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPTBA-BRIN) sudah melakukan penelitian yang membuktikan manfaat teknologi pengalengan makanan tradisional untuk mendukung bisnis UMKM lokal.
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Kami bertanya kepada beberapa akademisi untuk menjelaskan pilihan Jokowi untuk tiga lembaga negara yang baru dan tantangan yang harus mereka hadapi ke depannya.
Salah satu isu besar adalah terkait fungsi dan tata kelola lembaga BRIN.
Penggabungan sebagian fungsi ristek ke dalam Kemendikbud, bersamaan dengan pemisahan BRIN menjadi lembaga sendiri, membawa tantangan –- bahkan masalah.
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Kami menghubungi beberapa ahli untuk menyampaikan pandangan mereka terkait dampak pembubaran Dewan Riset Nasional terhadap iklim riset di Indonesia.
Indonesia telah mengambil langkah tepat khususnya dalam dua hal: pembentukan badan yang berfungsi untuk mengoordinasi penelitian nasional dan pengembangan sistem pendanaan penelitian yang efektif.
Top contributors
-
Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University
-
Research Officer, College of Asia and the Pacific, Australian National University
-
Director, Centre for Air and Space Policy (CASP), Universitas Padjadjaran
-
Associate Professor of Science, Technology, and Society (STS), Nanyang Technological University
-
Chairman, Indonesian Academy of Sciences
-
Marine Geologist, Marine Geology Research Agency, Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
-
Lecturer in Air and Space Law, Universitas Surabaya
-
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada
-
Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
-
Professor of Psychology, Binus University
-
Assistant Professor at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Defense and Security Technology Engineer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Research Advisor, Centre for Innovation Policy and Governance
-
Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas