By scrapping the requirement, the Indonesian government can improve equality of access to basic services and protections that are sorely needed now and in the post-pandemic future.
- Director, PUSKAPA
Tanpa mensyaratkan NIK, pemerintah memperbesar kesetaraan akses pada layanan dasar dan perlindungan yang sangat diperlukan sekarang dan nanti di masa pemulihan pandemi.
Perubahan pola pembelajaran dan transisi pada tatap muka terbatas perlu memikirkan kerentanan anak berbasis bukti sehingga sekolah dan kita semua bisa melindungi mereka.
In Indonesia, village administrations are the closest to the community and in the best position to help citizens.
Artikel ini akan menjelaskan bagaimana perubahan untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang lebih baik bisa dimulai dari desa.
Researchers can refer to the “Handbook for Children’s Participation in Research in Indonesia” to design appropriate and ethical methods of child participatory research.
Children’s meaningful participation is important because their needs and potential will be fulfilled when adults understand their position and listen to their voices and experiences.
Para peneliti anak bisa merujuk pada buku “Partisipasi Anak dalam Penelitian di Indonesia” untuk merancang metode yang tepat dan etis dalam penelitian partisipatif anak
Partisipasi anak secara bermakna diperlukan karena kebutuhan dan potensi anak akan terpenuhi secara memadai jika orang dewasa memahami posisi anak serta mendengarkan suara dan pengalaman mereka.
Poverty, vulnerability and discrimination are barriers many Indonesians face in acquiring identity documents.
Tulisan ini akan menyorot hambatan-hambatan ini secara khusus beserta studi-studi terkaitnya dan upaya apa saja yang bisa dilakukan.
Ketidakpercayaan warga pada perlindungan data oleh pemerintah pada gilirannya menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan publik.
Pemerintah perlu memperkuat manajemen data sosial, cakupan layanan, dan tenaga kerja sosial.
Indonesia’s system of identity document ownership is rife with systemic problems.
Adanya masalah yang lebih sistematis di balik kasus banyaknya warga yang tidak tercatat.
KUHP yang baru akan berdampak pada siapapun. Ia harus memperhitungkan semua aspek, tidak hanya hukum.
The revised Indonesian criminal code will affect everyone. It needs to consider all aspects, not just legal ones, to avoid doing more harm than good.
Contact Santi for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
