Indonesia’s new Criminal Code carries problematic articles that threaten democracy and freedom of speech, and have the potential to disrupt the private spaces of the citizens.
- Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
KUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.
Warga dapat menuntut keadilan iklim dari pemerintah melalui hakim-hakim di pengadilan.
Ekospiritualitas tidak dianalisis dalam dokumen Andal proyek bendungan Bener. Dokumen hanya memuat data seperti jumlah penduduk, ataupun sebaran profesi, dan sebagainya.
Dalam menghadapi aktivis dan kritik masyarakat, korporasi dan oknum aparat seringkali mengandalkan pendekatan manipulatif yang disebut Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.
Wacana untuk menggantikan AMDAL dengan RDTR belum memungkinkan bagi Indonesia, malah hanya akan membebani pemerintah dan pelaku usaha.
Prabowo Subianto spoke in normative terms and failed to criticise Joko Widodo’s work.
Capaian yang disampaikan oleh Joko Widodo tidak mampu dikritisi oleh Prabowo Subianto yang cenderung bicara pada tataran prinsip saja.
Contact Raynaldo for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Jakarta, Indonesia
- Article Feed
- Joined
