Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
- Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Contact Nabila for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Jakarta
- Website
- Article Feed
- Joined
