Jurnalisme membutuhkan proses redaksi yang tidak hanya mengadopsi AI, tetapi juga memahami cara kerjanya, batasannya, dan konsekuensinya.
- Lecturer, Universitas Padjadjaran
CC BY65.6 MB (download)
Perdebatan antara rumpun ilmu sains dan teknologi (saintek) dengan ilmu sosial dan humaniora (soshum) kembali mencuat di ruang publik digital. Isu ini berawal dari kebijakan beasiswa pemerintah yang dinilai…
Kolaborasi media dan masyarakat sipil dalam mengawal isu lingkungan perlu diperkuat guna memantau janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu solusi untuk mengatasi pelanggaran akademis adalah dengan mengubah cara pandang dalam melihat kampus sebagai tempat ‘transmisi’ pengetahuan menjadi ‘produksi’ pengetahuan.
Krisis iklim dan kerusakan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan joget, atau lenyap seusai ‘trending’ di media sosial.
Representasi pocong dalam film mencerminkan ketakutan yang ada di masyarakat Indonesia. Sehingga ketika masyarakatnya berubah, representasinya pun ikut berubah.
Media perlu menambah variasi pemberitaan patisipasi anak muda dan menampilkan profil anak muda kelas menengah ke bawah dari akar rumput, masyarakat adat, dan terutama perempuan muda.
NGO lingkungan dapat menggunakan media sosial untuk mendorong aktivisme bagi anak muda dengan cara membuat konten spesifik untuk anak muda, membentuk komunitas, dan mengajak kepada aksi langsung.
Representasi perempuan sebagai hantu atau monster secara historis digunakan untuk menjustifikasi dan memberikan batasan terhadap peran dan perilaku perempuan.
Dari nikahan Atta-Aurel hingga pengaturan TikTok: mengurai masalah KPI
Masalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah puncak gunung es dari carut-marutnya sistem penyiaran Indonesia Indonesia.
Pembedaan istilah justru bertentangan dengan upaya pembatasan dan berpotensi memperburuk penyebaran wabah.
Pemerintah kerap kali menggunakan bahasa elitis dalam mengomunikasikan informasi COVID-19. Hal ini pula yang mengakibatkan informasi tesebut belum mampu dicerna seluruh lapisan masyarakat.
Media daring gagal berfungsi sebagai alat kontrol sosial dengan membangun empati terhadap korban; media justru memperbesar objektifikasi.
By giving minister positions to both supporting and opposing parties, Jokowi seems to want to consolidate political power in this second government period.
Dengan mengkonsolidasikan dukungan elite politik, Jokowi tampaknya mementingkan stabilitas demi ekonomi di atas kemajuan demokrasi.
Rencana KPI untuk mengawasi konten YouTube dan Netflix patut diwaspadai karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan merampas hak untuk mendapatkan informasi.
Contact Justito for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Bandung, Indonesia
- X (formerly Twitter): @justitoadi
- Article Feed
- ORCID
- Joined
