- Associate Professor, Hospital Management Department Public Health Faculty,, Universitas Hasanuddin
Sayangnya belum cukup setahun berakhir, ketiga pasangan calon presiden seolah telah lupa bagaimana dahsyatnya pandemi tersebut telah mengguncang dunia, Indonesia dan masyarakatnya.
Langkah yang tepat adalah strategi pentahapan. Alokasi anggaran minimal 10% APBD, baiknya tetap dipertahankan. Untuk 5% APBN bisa dihapuskan.
Walaupun pemerintah telah membolehkan tidak pakai masker, lebih baik Anda tetap pakai masker di luar ruangan untuk memproteksi diri dari risiko penularan COVID.
Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar pada berbagai kehidupan manusia termasuk cara kita berinteraksi, bersosialisasi, bekerja termasuk dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Namun yang menjadi persoalan adalah banyak masyarakat justru tidak mempelajari atau memahami kebijakan kerahasiaan, termasuk bagian syarat dan kondisi yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi.
Hanya DKI Jakarta yang telah berhasil melakukan vaksinasi pada lansia lebih dari setengah populasi yakni 79,41%.
Upaya yang lebih penting yang harus kita lakukan adalah pencegahan di tingkat masyarakat. Karena garda terdepan pencegahan justru masyarakat, baik sebelum atau setelah sakit COVID.
Pemerintah sebaiknya segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mencegah ledakan kasus COVID-19 pada anak.
Oemerintah harus memperketat mobilitas penduduk dan persyaratan arus balik serta kunjungan dari luar negeri agar ledakan kasus tidak terjadi.
Dari lima riset itu, cukup jelas bahwa bukti-bukti ilmiah lebih dari cukup untuk menyusun kebijakan yang efektif mengendalikan pandemi dan mengurangi dampaknya.
Setali tiga uang dengan berbagai kebijakan sebelumnya, PPKM Mikro saat ini juga memiliki potensi kegagalan yang sama.
Ketika angka keterisian tempat tidur rumah sakit telah di atas 85%, maka operasional dan kualitas layanan rumah sakit akan terganggu.
Dari segi aturan, sebenarnya kita telah memiliki sebuah instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini yakni Permenkes No. 19 Tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.
Setelah hampir setahun perang melawan COVID-19, penyebab tingginya angka kematian tenaga kesehatan menjadi jauh lebih kompleks.
Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru pilihan Joko Widodo dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini.
Peran pemerintah daerah saat ini menjadi kunci utama untuk menekan angka kematian di daerahnya masing-masing. Masyarakat juga harus ikut mengimplementasikan kebijakan responsif.
Di tengah laju virus yang makin cepat dan penyebaran yang makin luas, kita butuh data yang akurat, kebijakan dan kepemimpinan yang mampu menjawab dampak wabah ini berdasarkan pertimbangan sains.
Apakah pembatasan kali ini akan benar-benar mampu mencegah “lumpuhnya” rumah sakit?
Strategi utama adalah segera menekan pertumbuhan kasus baru Covid-19 di masyarakat agar rumah sakit tidak kewalahan menampung pasien.
Pemerintah belum menyediakan data terbuka yang memuat pelaporan jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi virus corona dalam 70 hari terakhir, setelah pengumuman kasus pertama.
Kemampuan menahan laju penderita yang tidak perlu perawatan di RS menjadi salah satu strategi utama yang dapat ditempuh untuk menghindari runtuhnya sistem layanan kesehatan.
Angka kematian di Indonesia per 25 Maret akibat COVID menempati urutan tertinggi (58 kasus kematian) di kawasan ASEAN.
Program JKN-KIS ibarat orang yang memiliki ambisi yang besar tapi kemampuannya kecil. Selain defisit, klaim pelayanan RS juga terlambat.
Contact Irwandy for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Makassar, Indonesia
- Article Feed
- ORCID
- Joined






















