80 tahun HUT RI, demokrasi makin mundur, otoritarianisme ala Prabowo makin terlihat.
- Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
The Conversation Indonesia mengadakan diskusi panel dan peluncuran buku dalam rangka ulang tahunnya yang ke-6.
Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukumnya sejak awal sudah memuat karakter birokratisasi, sentralisasi dan kendali yang meredupkan upaya penguatan riset dan ekosistem pengetahuan.
Kebebasan akademik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bolak-balik menuai sorotan. Seperti apa karakter kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia?
Para ilmuwan tidak lagi bebas menyuarakan pendapatnya seputar topik-topik tertentu yang bermuatan kritik terhadap pemerintah.
Pernyataan Jokowi meminta kritik meragukan mengingat adanya ancaman pasal karet terhadap pengkritik.
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Nine months into the pandemic, Indonesia has seen serious threats to civil liberties, involving not only privacy but also freedom of expression and of the press in the digital realm.
UU Cipta Kerja 2020 meningkatkan risiko pelemahan perlindungan bagi para pembela lingkungan dan HAM.
RUU Omnibus Law seharusnya ditunda di tengah pandemi karena tidak etis dan pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah yang lebih fundamental.
Selain menetapkan kedaruratan kesehatan dan memerintahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Jokowi juga membuka ruang diterapkannya status ‘darurat sipil’ jika situasi pandemi semakin parah.
Narasi antisains yang menekan kalangan akademik akan menjauhkan bangsa Indonesia dari kebijakan berbasis riset dan data untuk peradaban yang lebih baik.
Omnibus Law lewat UU Cipta Kerja akan melanjutkan orientasi kebijakan perburuhan yang ramah pasar yang pada akhirnya akan mengurangi hak-hak buruh. Padahal bukan aturan masalah terbesar Indonesia.
Perlindungan terhadap masyarakat adat belum terpenuhi, sementara eksistensi mereka terancam dengan upaya penjarahan sumberdaya alam dan pengalihan fungsi hutan.
Tanpa izin dari pemerintah, peneliti yang melakukan riset ‘berbahaya’ dapat dijatuhi hukuman pidana.
Without clearance from authorities, scientists can face penalties for conducting ‘dangerous’ research’.
Kami menghubungi beberapa akademisi untuk memberikan analisis mengenai pengepungan terhadap LBH Jakarta, Minggu 17 September 2017.
Not only does the death penalty violate human rights, executions in Indonesia are carried out under a deeply flawed justice system.
Contact Herlambang for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Yogyakarta, Indonesia
- Website
- X (formerly Twitter): @hpwiratraman
- Article Feed
- ORCID
-
- Joined
