Putusan MK membatasi pelaporan penghinaan Presiden, tetapi belum cukup melindungi kritik. Batas penghinaan dan kepentingan umum masih rawan ditafsirkan.
- Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
Serangan dan ancaman kepada pers yang terus berlanjut, ditambah minimnya respons yang layak dari pemerintah, mengindikasikan mundurnya demokrasi di Indonesia.
Putusan MK terkait penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan kemenangan kecil, tetapi tidak cukup menjamin kebebasn berekspresi.
CC BY-SA79.1 MB (download)
Beberapa dekade terakhir, kebebasan berekspresi dalam seni di Indonesia terus menghadapi tantangan serius, terutama ketika karya-karya tersebut mengangkat isu sosial dan politik. Bentuk sensor dan pembatasan…
Rencana pemerintah membatasi penggunaan medsos untuk anak-anak dapat menyebakan tidak fokusnya legislasi dalam menyasar masalah utama dan penumpukan aturan hukum.
Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka look set to win the presidential election. What are the crucial issues to watch, based on their campaign promises?
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Apa saja isu krusial yang perlu disorot dari janji pasangan ini?
Pada 14 Februari, lebih dari 204 juta pemilih di Indonesia menghadapi tantangan untuk memilih capres yang memiliki posisi paling jelas dalam isu-isu HAM.
On February 14, Indonesia’s 204 million eligible voters face a challenge in voting for the candidate with the clearest position on human rights issues.
Sikap ketiga pasangan capres-cawapres serta para pengusungnya ini belum sepenuhnya tegas terhadap isu kebebasan sipil dan kebebasan pers.
Rapor kinerja pemerintah dalam menegakkan HAM masih merah. Skornya 6,2 dari 10. Kita perlu memperkuat lembaga HAM. – Calon presiden Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka “Muhammadiyah…
Apakah mungkin AI sebagai sebuah teknologi bisa dianggap sebagai sebuah teknologi yang netral, atau justru memiliki nilai-nilai tertentu yang dipengaruhi penciptanya?
Kritik konsumen yang kasar memang salah, tapi tidak termasuk dalam definisi penghinaan dan tidak ada unsur penjatuhan reputasi.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Laporan Microsoft Digital Civility Index 2021 bulan lalu mengatakan warganet Indonesia “tidak sopan”. Penyebab utamanya adalah tingkah laku berinternet dari orang dewasa (usia 18-74).
Dalam UU Cipta Kerja 2020, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"melepaskan korporasi dari tanggung jawab dan menambah beban korban kejahatan lingkungan.
Aturan hukum kita masih lemah terkait hoax, misinformasi, dan disinformasi.
Miskin implementasi undang-undang yang sudah ada berdampak pada rentannya penyandang disabilitas di masa pandemi.
Keputusan pemblokiran internet pada Aksi 22 Mei dan di Papua terbukti tidak memenuhi memiliki dasar legalitas dan legitimasi, serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mengapa produk hukum di Indonesia tidak efektif dalam penindakan kasus-kasus cyberbullying?
Contact Eka for
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Singapore
- Website
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eka-nugraha-putra-1865b6146/
- X (formerly Twitter): @eknuputra
- Article Feed
- ORCID
- Joined
