Berhadapan dengan pro-kontra yang tajam, pemerintah perlu mempertimbangkan lebih matang proses dan arah revisi UU Otsus Papua.
- Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
Jika pemerintah konsisten pada peraturan, mengedepankan pemberdayaan dan keberpihakan pada rakyat Papua, kemungkinan pemekaran bisa menjawab sebagian masalah Papua.
Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi Papua namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan.
Both the government and the opposition still consider Papua as a problem caused by a lack of economic development and which has nothing to do with politics.
Persoalan Papua sejatinya adalah persoalan politis. Tapi sayangnya, pemerintah maupun elit politik bersikukuh menggunakan kacamata pembangunan semata dalam melihat persoalan Papua.
Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan ekonomi, tapi mengabaikan pelanggaran HAM, politik lokal, dan masyarakat asli.
The government is focusing on economic development, but ignoring human rights abuses, local politics and indigenous peoples.
Contact Arie for
- General
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Yogyakarta
- Website
- X (formerly Twitter): @aruhyanto
- Article Feed
- Joined
