Revisi KUHAP yang tengah berjalan di DPR membuka lebar celah pelemahan KPK. Lembaga pemberantasan korupsi berisiko semakin tidak dipercaya masyarakat.
- Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
Skor kebebasan akademis Indonesia terus menurun. Rencana Prabowo menggenjot swasembada pangan dan energi dapat menjadi alarm bagi para ahli lingkungan Indonesia.
Tindakan DPR mengebut pembahasan undang-undang bukan hanya mencurigakan, tetapi juga menunjukkan adanya pola legislatif yang buruk dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Pemerintah berdalih sudah melakukan upaya pengendalian polusi di Jakarta.
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah UU yang juga telah dan sedang dibahas revisinya di DPR.
Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
UU PPP yang sudah direvisi perlu kembali direvisi untuk mengakomodir masalah yang tertinggal.
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Putusan MA yang menolak kasasi dari Presiden Jokowi dan pemerintahannya seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.
Usul pemerintah untuk membentuk badan regulasi nasional patut didukung untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan.
Gugatan terhadap ahli lingkungan tersebut salah alamat. Sebab, seseorang yang bersaksi atas dasar keilmuannya di pengadilan tidak dapat diperkarakan, baik secara pidana maupun perdata.
Contact Antoni for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Padang, Sumatera Barat, Indonesia
- X (formerly Twitter): @ant__pu
- Article Feed
- ORCID
- Joined
