Penambahan masa jabatan hakim dan pemberian Bintang Mahaputera pada enam dari sembilan hakim membuat integritas mereka sebagai penegak konstitusi diragukan.
- Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Dalam perspektif hukum tata negara, ada masalah dalam peraturan-peraturan darurat Jokowi.
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
Jumlah RUU dalam Prolegnas yang banyak tidak sejalan dengan niat mengurangi jumlah regulasi.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Kabinet yang baru harus mampu lebih kuat dan efektif mengatur dan mengawasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian.
Contact Agil for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Jakarta, Indonesia
- Website
- Article Feed
- ORCID
- Joined
