Masalah Manchester City menjadi salah satu skandal kecurangan terbesar olahraga dunia. Komisi independen Liga Premier Inggris menyatakan klub sepak bola asal Inggris ini bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan yang dituduhkan kepada klub tersebut pada tahun 2023.
Dakwaan-dakwaan ini berkaitan dengan periode kejayaan klub antara tahun 2009 hingga 2018 yang sukses mengantongi tujuh gelar juara utama, termasuk tiga trofi kompetisi liga.
Manchester City dibeli Abu Dhabi United Group, yang dipimpin oleh Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan—anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi pada tahun 2008 silam.
Grup investasi ini kini memiliki saham di 13 tim sepak bola di seluruh dunia, mulai dari New York hingga Melbourne. Ini menandakan bahwa dampak skandal ini bisa melampaui Inggris.
Namun, Manchester City menegaskan akan melawan tuduhan ini hingga titik darah penghabisan—sehingga kasus masih jauh dari kata selesai.
Rentetan tuntutan
Keputusan Manchester City bersalah menjadi perkembangan besar yang berpotensi mengguncang lanskap sepak bola Inggris setelah membayangi kompetisi tersebut selama lebih dari tiga tahun.
Rangkaian dakwaan ini mencakup beberapa poin utama, di antaranya:
Akurasi informasi keuangan yang diserahkan kepada Premier League
Pembayaran gaji dan kompensasi pemain serta manajer
Kepatuhan terhadap regulasi keuangan UEFA dan Premier League
Kerja sama klub dalam proses penyelidikan yang dilakukan pihak liga
Namun, ada sejumlah catatan penting yang perlu kita perhatikan. Putusan resmi komisi independen belum dipublikasikan, sanksi pun belum diumumkan, dan Manchester City konsisten membantah tuduhan tersebut.
Artinya, sampai dokumen keputusan tertulis dirilis secara resmi, menilai secara pasti mengenai pelanggaran spesifik apa yang dilakukan City dan langkah apa yang akan terjadi berikutnya masih terlalu dini.
Apa yang bakal menimpa Manchester City?
Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran aturan keuangan dapat berujung pada sanksi olahraga.
Everton awalnya dijatuhi sanksi pengurangan 10 poin (berkurang menjadi enam poin setelah banding) akibat melanggar Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan liga. Pun Nottingham Forest dikurangi empat poin karena pelanggaran yang sama. Kedua tim tersebut nyaris terdegradasi setelah menerima sanksi tersebut.
Namun, kasus-kasus tidak bisa dijadikan acuan untuk kasus Manchester City. Perkara mereka hanya melibatkan pelanggaran aturan pengeluaran yang relatif terisolasi. Sementara City dituduh melakukan berbagai kategori dugaan pelanggaran secara terstruktur selama hampir satu dekade.
Oleh karena itu, setiap upaya untuk memprediksi besaran sanksi pengurangan poin bagi City berdasarkan kasus Everton atau Forest hanyalah sebatas spekulasi.
Kemungkinan sanksi yang lebih berat—termasuk degradasi atau dikeluarkan dari Premier League—terus diperbincangkan. Begitu pula wacana pencabutan gelar juara City secara retrospektif.
Sangat sedikit preseden terkait pencabutan gelar dalam dunia olahraga tim profesional di Inggris. Klub Saracens memang pernah didegradasi dari Premiership rugbi usai melanggar aturan pembatasan gaji pada 2020, tetapi gelar juara yang telah mereka raih sebelumnya tidak dicopot.
Dunia olahraga Australia justru memiliki preseden terkait hal ini. Kompetisi Liga Rugbi Nasional (NRL) pernah mencabut gelar juara Melbourne Storm musim 2007 dan 2009, tiga gelar minor premiership, serta seluruh poin kompetisi musim 2010 setelah membongkar pelanggaran pembatasan gaji secara sistematis.
Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran mengenai potensi sanksi olahraga yang dapat dijatuhkan. Kendati demikian, preseden tersebut belum bisa menjadi penentu bentuk sanksi pasti bagi City.
Bisakah merembet ke 13 klub lainnya?
Dampak dari kasus ini juga berpotensi menjalar ke luar Inggris.
City Football Group memiliki atau memegang saham di 13 klub di seluruh dunia—termasuk Melbourne City, New York City, dan klub Italia, Palermo.
Sebagai contoh, Melbourne City bergabung dengan City Football Group pada tahun 2014 dan kini dimiliki sepenuhnya oleh konsorsium tersebut.
Meski demikian, sanksi dari Premier League terhadap tim asal Inggris tersebut tidak akan berlaku secara otomatis untuk klub Melbourne.
Jika temuan resmi yang dipublikasikan berkaitan dengan tata kelola, pelaporan keuangan, atau transaksi di dalam struktur kepemilikan induk yang lebih luas, hal itu dapat memicu pengawasan ketat terhadap cara konsorsium tersebut mengawasi klub-klub internasionalnya.
Hal ini tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran di Melbourne City atau klub lain di bawah City Football Group. Yang perlu diuji adalah seberapa memadai regulasi dan pengawasan klub individual untuk menjangkau kepemilikan bersama serta pengambilan keputusan lintas negara.
Kasus ini akan berbuntut panjang dan menyebar ke banyak pihak. Para klub rival di Premier League dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk menuntut ganti rugi, dengan klaim bahwa mereka dirugikan oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan City.
Keberhasilan menjuarai Premier League serta lolos dan memenangkan kompetisi antarklub Eropa bisa mendatangkan pendapatan hingga ratusan juta dolar bagi sebuah klub.
Kendati demikian, sanksi dari pihak liga dan tuntutan ganti rugi merupakan dua hal yang berbeda.
Tidak ada klub rival yang secara otomatis berhak menerima kompensasi. Setiap klub harus mampu membuktikan bahwa pelanggaran yang terbukti tersebut secara langsung menimbulkan kerugian finansial yang terukur.
Mengapa kasus ini jauh dari kata selesai
Apa pun bentuk sanksinya nanti, perselisihan ini tampaknya tidak akan berhenti begitu saja. Sikap Manchester City yang akan mengajukan banding, membuat keputusan akhir dari kasus ini masih memakan waktu cukup lama.
Oleh karena itu, sebelum proses hukum tersebut benar-benar tuntas, baik temuan maupun dampaknya harus tetap dianggap belum final.
Kasus ini juga menjangkau ke luar ranah sepak bola. Financial Times menggambarkan putusan tersebut sebagai ujian terbaru bagi hubungan antara Inggris dan Uni Emirat Arab (UEA), karena pemerintah Inggris tengah mempererat hubungan ekonomi dan menarik investasi yang lebih besar dari Abu Dhabi.
Pertimbangan politik dan ekonomi yang lebih luas ini memperlihatkan bagaimana kepemilikan klub sepak bola modern dapat bersinggungan langsung dengan investasi internasional, politik, dan diplomasi.
Keputusan lengkap komisi independen tersebut hingga kini belum dipublikasikan. Sebelum dasar pertimbangan serta sanksi resminya diketahui, belum dapat dipastikan konsekuensi mana yang akan terjadi.
Kasus ini pada akhirnya memicu pertanyaan yang lebih luas: mampukah regulasi sepak bola mengimbangi laju perkembangan struktur keuangan dan tata kelola yang kini menghubungkan klub-klub di berbagai liga dan negara?