Ketika kepercayaan publik hilang, biaya yang harus dibayar masyarakat dan pemerintah bisa jauh lebih mahal dari sekadar biaya sebuah perjalanan dari Pati ke Jakarta.
Universitas Kristen Krida Wacana
Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) resmi berdiri pada 20 Januari 1967 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 202/DPT/I/1970. Semula berdiri dengan nama Universitas Kristen Djaya di bawah naungan Yayasan Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat.
Berdirinya UKRIDA merupakan prakarsa dari beberapa tokoh gereja seperti Prof. Dr. J. L. Ch. Abineno, Uripto Widjaya, Ny. Dr. Pouw Houw Tjiang, Ny. J. M. Rumambi, dr. J. Suwarno beserta D. Sutedja, Swandjaja, Kol. Dr. F. Pattiasina, dr. O. E. Engelen, Pdt. C. Suleeman, M. Th., dan Pdt. Lukito Handoyo untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Kristen sebagai wujud kesaksian dan pelayanan di bidang pendidikan tinggi dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Prakarsa para tokoh tersebut didukung oleh Prof. Dr. Siwabessy (Menteri Kesehatan saat itu) dan Pdt. W. J. Rumambi (Menteri penerangan saat itu).
UKRIDA bercita-cita menjadi lembaga yang mantap dan dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bangsa. UKRIDA ingin menjadi partner setiap peserta didik, menatap masa depan dengan senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki fasilitas layanan, dan meningkatkan kapabilitas. Harapan ini dilandasi MOTO kehidupan UKRIDA yaitu. “LEAD to Impact”.
Links
Articles
Tantangan pemerintah bukan insentif pajak penghasilan saja, melainkan memastikan usaha kecil bertumbuh hingga membuka lapangan kerja formal.
Masyarakat hanya perlu kemudahan, manfaat, dan alasan untuk membayar pajak.
Kalaupun Gen Z dianggap tak layak kerja, mengapa para pemberi kerja enggan merekrut pekerja senior yang memiliki karakteristik etos kerja gaya lama.
Kisruh LPDP merugikan semua pihak, apalagi calon penerima beasiswa. Alih-alih terjebak pada perdebatan personal yang berujung menghakimi, diskusi publik seharusnya diarahkan pada penguatan desain kebijakan bagi kita.
Dalam situasi krisis, publik memilih jalur yang memberikan rasa kepastian paling cepat. ‘Influencer’ menawarkan hal tersebut.
Pun, jikalau Satgas BLBI benar-benar dibubarkan, itu tidak berarti tanggung jawab negara selesai
Kita memerlukan sistem pencatatan aset negara khususnya yang rusak akibat kejadian luar biasa seperti demo sebagai wujud akuntabilitas negara kepada rakyat.
Program pengungkapan pajak sukarela memberi kesempatan bagi wajib pajak mengungkapkan hartanya tanpa dikenai sanksi, sembari berkontribusi pada lingkungan lewat investasi surat berharga negara.
