Center for Indonesian Policy Studies
CIPS is a non-profit and non-partisan instution dedicated to making policy analysis dan recommendation for Indonesian policymakers in the government legislative and executive bodies.
Links
Articles
Sulit untuk mengindahkan adanya tendensi permainan dagang. Walaupun demi stabilisasi harga, namun angka 250 ribu ton tergolong fantastis untuk dikelola oleh BUMN.
PBB, FAO, dan negara sebenarnya telah memiliki panduan dasar untuk pengembangan program food estate. Tapi implementasinya masih jauh api dari panggang.
Sejak era Soeharto hingga Prabowo, proyek ‘food estate’ selalu gagal, dan justru mewariskan jejak panjang kerugian lingkungan, sosial serta ekonomi.
ASEAN sedang menggagas integrasi ekonomi digital kawasan. Apakah ini peluang atau bencana bagi Indonesia?
Perencanaan dan tata kelola yang buruk membuat Visi Digitalisasi 2045 nasional takkan tercapai
Jagung ternyata memiliki nilai ekonomis multisektor yang strategis bagi ekonomi nasional.
Kabinet Prabowo-Gibran dihadapkan dengan persaingan mendapatkan foreign direct investment yang kian ketat. Perlu strategi cepat tanggap agar laju pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8% tercapai.
CC BY-SA66.7 MB (download)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana mendirikan sebuah badan independen bernama Dewan Media Sosial (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi…
“Untuk kereta cepat Jakarta–Surabaya, kami sepakat segera tim dibentuk. Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh terus mengalami jumlah peningkatan penumpang sejak peluncurannya, sampai pada puncak arus mudik…
Airlangga Hartarto membantah bahwa rencana program makan siang gratis akan membuat anggaran negara semakin minus. Benarkah?
Mahfud MD mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Target tersebut, menurutnya, tak seambisius efisiensi investasi yang mereka kejar.
Angan-angan calon presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk menjadikan Indonesia “raja energi hijau” tampaknya masih jauh dari kenyataan.
Subsidi sepeda motor listrik bisa jadi tak tepat sasaran. Persyaratan yang fokus untuk masyarakat kurang mampu dan harga yang masih mahal berpotensi membuat transisi ke motor setrum tak tercapai.
Petani pegang peranan besar dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Sayangnya, para pekerja sektor pertanian masih jauh dari sejahtera.
Pusat data ‘kecil’ berkapasitas 1 MW membutuhkan energi setara dengan listrik untuk seribu rumah. Fasilitas ini juga membutuhkan 26 juta liter air setahun untuk mendinginkan mesin yang mudah panas.
Indonesia must reduce data center energy use and promote digital responsibility to lessen environmental impact.
Agar Bulog dapat menyerap beras dari petani dan menekan harga di pasaran, pemerintah terus berupaya mengutak-atik harga pembelian pemerintah (HPP). Padahal, penyebab tingginya harga beras tak sesederhana itu.
Terlepas dari ambisi pemerintah untuk memperkuat adopsi kendaraan listrik, posisi Indonesia dalam pasar global masih sangat kecil. Indonesia bisa memanfaatkan RCEP untuk membuka akses pasar dan memperoleh investasi.
Pemerintah membatasi impor bahan pangan. Padahal, rentai nilai global dalam perdagangan internasional dapat membantu ketahanan pangan dan memperkuat industri makanan minuman berorientasi ekspor.
Ambisi pemerintah untuk membangun infrastruktur berujung pada pembengkakan biaya. Hal ini bisa membuat APBN terseok dan menggeret Indonesia ke jebakan utang.



















